Formula 1 & Even Tengah Kota

May 29th, 2011

Tontonan malam tadi, Seri ke-6 Grand Prix F1 Tahun 2011, mengingatkan kejadian 3 bulan lalu ketika mengunjungi Monaco. Saat itu, bersama dua kolega UGM yang tengah posdok di Polito (Politecnico di Torino) memanfaatkan hari libur untuk mengunjungi salah satu “micro-state” (negara dengan luasan kecil atau penduduk yang juga sedikit) ini, mampir dari mengunjungi Kota San Remo, kota kecil di barat Italia yang secara tahunan menyelenggarakan festival musik. Perjalanan ke Monaco sendiri bisa ditempuh dalam waktu 3 jam dari Turin. Sebuah perjalanan darat yang umum, dalam hitungan jam, antara kota2 beda negara di Eropa. Sesampai di sana, tujuan utamanya adalah membuktikan lokasi Sirkuit Monte Carlo yang tiap tahunnya jadi ajang balap kendaraan Formula-1. Tanpa persiapan data yang jelas, kami bertiga masih berasumsi bahwa di tengah kota Monaco ada sirkuit khusus yang biasa dipakai balapan F-1 itu.

Ternyata berbeda dengan banyangan semula, sirkuit Monte Carlo ternyata memang benar2 bagian dari kota atau negara Monaco itu sendiri. Ia bukan berupa sirkuit khusus yang dibangun untuk balapan ini. Tetapi menggunakan jalan-jalan di pusat kota. Pantas lah beberapa orang yang ditanya pun (sama2 pendatang) tidak paham atas hal ini. Ada seorang kolega wisatawan yang berpapasan di dekat lokasi Istana Monaco menjelaskan bahwa Sirkuit Monte Carlo itu adalah sirkuit yang ada di bawah sana. Sekitar akhir bulan Mei, selama seminggu sebelumnya, penyelenggara akan mulai menyulap bagian pusat kota itu menjadi sebuah fasilitas balapan kelas satu. Ini sebenarnya juga terjadi di Valencia Street Circuit di Valencia, Spanyol dan Marina Bay Circuit di Singapura. Dari beberapa list yang ada, tampaknya Monaco, Valencia, dan Singapura lah yang benar2 memanfaatkan lajur jalan tengah kotanya. Sementara Albert Park di Australia ada di kawasan khusus, sementara di Yas Marina, Abu Dhabi, meskipun tergolong road circuit tapi juga hanya bisa diakses terbatas sehari-harinya.

Gambaran kelayakan sebuah kota memanfaatkan ruangnya untuk even2 khusus ini menghidupkan kembali konsep atau ide bagaimana sebuah kota bisa berperan sebagai area multi fungsi berskala besar. Untuk kasus balapan F-1 ini saja, ruang kota yang terpakai sangat lah luas, panjang treknya bervariasi dari 3-6 km. Banyak aspek massal, baik manajemen maupun teknis di lapangan yang harus diperhitungkan memang, tetapi tampak ganjarannya adalah keuntungan bagi pemasukan kota yang begitu besar pula. Misalnya saja, Singapura sendiri menyelenggarakan perhelatan ini di malam hari, sehingga bisa dihitung bagaimana mereka harus mempersiapkan pencahayaan khusus di trek yang akan dilalui mobil2 jet itu. Tapi bisa dibayangkan pula, berapa wisatawan yang akan datang hanya untuk menyaksikan balapan atau sekedar meramaikan ajang balapan yang hanya ditempuh tak lebih dari 3 jam ini, baik saat babak kualifikasi sampai balapan intinya. Bahkan, mungkin saja seremoninya sudah dimulai satu tahun sebelumnya. “Sport tourism” memang menjadi even yang menggoda di samping “cultural tourism” yang memang sudah biasa di tengah kota.

“Menjual kota” (place selling?) dengan cara2 seperti ini, dengan penyelenggaraan even rutin atau insidental, telah banyak ditulis oleh banyak artikel dan buku. Intinya, even2 ini dipandang cukup signifikan dalam mendongkrak (boosting) perekomonian kota, terutama melalui kedatangan turis, tinggalan fasilitas2 yang bisa dialihfungsikan, atau angka panjangnya bisa sebagai alasan pembangunan infrastruktur. Tentu saja, kehati-hatian dalam memilih strategi pengembangannya maupun skema pembiayaan projek2 terkaitnya juga banyak diwanti-wanti. Hinch dan Higham (2004) menggarisbawahi perlunya kehati-hatian lain lagi dalam mengemas even ini, baik dari aspek orisinalitas (keotentikan) maupun dari aspek komodifikasi (bentuk transformasi dari hubungan yang pertamanya terbebas dari hal2 yang bersifat komersial menjadi hubungan yang bersifat komersial). Apa pun itu, tampaknya menarik juga untuk meriset ide ini, terutama mungkin bisa dikaitkan dengan semangat merevitalisasi pusat kota dengan even2 khusus ini. Voila, there is it!

Pertama & Kunci: Kontak Profesor

May 18th, 2011

Tanggal 17 Mei kemarin, bertepatan dengan Hari Libur Nasional Waisak, di UGM diselenggarakan Pameran Pendidikan Jepang. Beberapa alumni Jepang (menurut catatan ada hampir 200 alumni yang bertebaran di 18 Fakultas di UGM sebagai dosen atau peneliti) dilibatkan dalam pelaksanaan di lapangan, sebagai “volunteer” saudara tua :-D. Ada 13 universitas yang tergabung dalam program MEXT (Kemendiknas-nya Jepang), yakni Global 30. Program ini utamanya untuk menggenjot promosi pendidikan Jepang di ranah internasional (baik “in-coming” yang tampaknya lebih ditekankan melalui program ini maupun “out-coming”). Ke 13 universitas itu, 6 universitas imperial Jepang (Tokyo, Kyoto, Tohoku, Osaka, Nagoya, Kyushu, minus Hokkaido yang katanya gagal dalam seleksi proposal) dan 7 universitas swasta, semacam Keio, Sophia, Waseda, Meiji (terletak di Tokyo), Doshisha, Ritsumeikan (terletak di Kyoto), ditambah Tsukuba University. Kalo kita mengenal Ivy League di Amerika yang berisi universitas2 ternama, sebagian anggota Global30 ini pun adalah universitas2 ternama pula di Jepang. The Big-Six Universities di Tokyo saja (Tokyo, Hosei, Rikkyo, Meiji, Waseda, dan Keio) yang terkenal tradisi keilmuan maupun kesejarahannya, 4 universitas anggota di antaranya masuk sebagai peserta.

Pada pameran di UGM lalu, selain 13 universitas yang memang sudah masuk dan tertera di website Global30, ada tambahan beberapa peserta, seperti: Chiba, Toyohashi, dan Shizuoka). Banyak dari peserta pameran yang terbagi dalam stan2 universitas mengatakan bahwa pengunjung pameran di Jogja ini lebih banyak dari pada penyelenggaraan di Jakarta dan di Bandung sebelumnya. Dari mayoritas pengunjung itu memang mahasiswa S1 yang tengah kuliah masih mendominasi, disusul siswa2 SMA maupun lulusan S1 yang baru saja lulus atau menunggu mendapatkan pekerjaaan (membayangkan anak2 di rumah 8-10 tahun lagi juga mengalami hal serupa :-)). Rasa ingin tahu tentang pendidikan Jepang memang begitu tinggi, terutama terkait dengan semakin mewabahnya pengaruh budaya2 Jepang yang semakin mengglobal. Promosi Selasa lalu itu juga tampak bahwa komitmen mereka untuk meneruskan program2 yang telah dijalankan (Global30 dirilis pada tahun 2009), tidak terpengaruh dengan kondisi buruk yang tengah mereka alami di luar negeri. Universitas2 itu malah, membawa misi untuk semakin meyakinkan bahwa Jepang tetap mampu bangkit dan optimis menatap masa depan mereka, khususnya dalam membangun masa depan mereka melalui pendidikan tinggi.

Sekitar seribu lima ratus lebih peserta pameran yang pada umumnya didominasi oleh mahasiswa atau siswa yang tengah belajar di Yogyakarta ini mulai jam 10 pagi, sampai jam 6 sore hilir mudik mengeksplorasi keingintahuan mereka atas pendidikan tinggi yang ditawarkan. Ada dua pertanyaan yang cukup mendominasi saat itu. Pertama, mereka akan beranya apakah universitas yang bersangkutan membuka program studi yang sesuai dengan minat belajar mereka. Dan yang kedua, dan tampak lebih dominan sebenarnya, adalah pertanyaan mengenai beasiswa yang disediakan. Kita tahu bahwa pemerintah Jepang, melalui beragam skema beasiswa pemerintah (MEXT, JASSO, JICA dll.) adalah sumber paling terbuka bagi kita yang ingin belajar ke sana. Kuota ini memang lebih diprioritaskan disalurkan melalui kedutaan2 besar Jepang di luar negeri melalui skema G to G (hubungan antar negara). Kedua adalah tentunya dari pihak sponsor swasta, seperti Mitsui, Panasonic, Hitachi, dsb. yang mempunyai tradisi panjang dalam menyokong keberadaan mahasiswa asing di Jepang. Meskipun demikian, biasanya beasiswa swasta lebih terbatas, baik dalam tawaran bidang maupun sekolah yang bisa dituju. Meskipun demikian, ada jalan lain dengan tetap menggunakan beasiswa dari Pemerintah Jepang yang diserahkan kepada tiap universitas sebagai dana pengembangan misalnya. Di sini mungkin lebih dikenal dengan skema U to U, artinya universitas di Jepang (dan unit2 yang ada di bawahnya, termasuk professor atau laboratorum2) yang mempunyai wewenang mengelola sumber dana itu lah yangyang akan banyak berperan dalam proses rekruitmen maupun seleksi calon mahasiswanya.

Paradigma beasiswa Pemerintah jepang telah berubah, dengan lebih memberi kebebasan para fresh graduate yang bertalenta untuk langsung ikut berkompetisi. Ini lain dengan G to G yang mungkin 10 tahun lalu masih mensyaratkan pelamar harus punya hubungan sebagai pegawai di lembaga (pemerintah) tertentu, baik kependidikan maupun non-kependidikan (seperti lembaga2 riset nasional). Dengan perubahan paradigma pengelolaan beasiswa dari pemerintah Jepang ini, yang saat ini juga mungkin lebih besar mengarah pada pengelolaan U to U, atau memberi wewenang lebih bagi universitas dalam menentukan sedari awal siapa yang akan mereka beri, maka memahami bidang studi maupun universitas2 ini menjadi lebih signifikan. Dan ini yang juga menjadi satu permasalahan terbesar dari para pengunjung pameran pendidikan itu. Sebagian besar dari mereka, terutama yang akan melanjutkan pendidikan pasca sarjananya (S2 atau S3), masih mengira bahwa pendidikan Jepang masih bersifat jeneralis. Artinya dengan menghubungi prodi saja cukup menjamin mereka bisa masuk. Tentu saja tidak!

Salah satu kunci pendidikan tinggi Jepang adalah otoritas professor dalam pengembangan keilmuan termasuk rekruitmen siapa yang bisa dan layak untuk dilibatkan (baik mahasiswa Jepang sendiri maupun mahasiswa asing). Dengan sistem ini, maka mau tidak mau kontak dengan profesor yangs esuai dengan bidang yang ingin kita geluti atau dalami menjadi sebuah keharusan dan jalan awal. Dalam proses G to G pun sebenarnya kontak dengan profesor, atau bahkan dengan mengantongi LoA (Letter of Acceptance) atau LoR (Letter of Recommendation) menjadi pembukaan jalan yang sangat menentukan. Bisa dikatakan bahwa dengan mengantongi LoA atau LoR melalui proses korespondensi yang intensif dan mungkin perlu waktu (untuk meyakinkan) yang panjang itu, kita sudah 50% berjalan. Sisanya, adalah proses seleksi dokumen itu sendiri. Dengan proses komunikasi ini pula banyak dari kita bisa memperoleh info bahkan keberuntungan tentang beasiswa yang dikelola oleh universitas (baik dari pemerintah, projek khusus, atau projek linkage dengan swasta) yang bisa dimanfaatkan.

Jadi, di pameran itu, saya pribadi sering menyarankan agar para peminat itu menyebar komunikasi dengan banyak profesor atau lab yang kita tertarik untuk mendalami ilmunya. Lima atau lebih email komunikasi bisa saja disebar, berisi perkenalan, motivasi, sekaligus apa yang sudah kita capai misalnya. Jangan lupa cantumkan dokumen2 pendukungnya. Dan ini yang saya pribadi mengalaminya, mendapatkan LoA dari 3 universitas di Jepang, Todai, Kyodai, dan Tohokudai. Tinggal pilih yang dirasa mantap dengan berbagai pertimbangan, dan komunikasikan baik2 ketika kita tidak menindaklanutinya untuk yang lain dengan alasan yang bijak. Saat itu saya lebih memilih Tohoku Univ. karena sudah banyak Bapak/Ibu yang sekolah di Kyodai (Kyoto Univ), sementara juga tidak di Todai (Tokyo Univ.) karena lebih pada pertimbangan keberlanjutan kehidupan selama menimba ilmu :-). Dan sebenarnya lebih termakan pada berita Asiaweeks yang pada tahun 1999 menempatkan Tohokudai sebagai universitas peringkat pertama di Asia Pasifik :-p. Oke, jadi mulai sekarang, eksplorasilah labo2 yang kita tertariki, hubungi para profesornya, dan telateni proses komunikasinya. Dan tampaknya tidak hanya di Jepang, di belahan dunia lain pun metode ini adalah pintu masuk penting dari sebuah proses sebuah sistem pendidikan yang khas (tak terkecuali di Indonesia :-)).

Normalitas Hipo, Iso, Hiper Realitas

May 8th, 2011

Diskusi pada mata kuliah Arsitektur dan Urbanisme Rabu minggu lalu cukup menantang, khususnya karena definisi yang diangkat sebagai tugas mahasiswa belum begitu familier di antara peserta mata kuliah. Ya, dengan metode tiap minggu berganti masalah, terutama masalah2 kotemporer arsitektur maupun urbanitas itu sendiri, sebenarnya mahasiswa sudah mulai bisa menduga tentang “aras” atau cakupan kutub yang ada dalam kajian ini yang begitu luas (2 dimensi) atau bahkan berat (3 dimensi). Dengan demikian pada akhir mata kuliah, mahasiswa diharapkan bisa dengan mudah mengungkap apa yang memang terjadi atau ada di dalamnya, terutama terkait dengan topik yang mereka terima. Tiap minggu topiknya berubah, dan pada Rabu minggu lalu mengetengahkan “Hypo, Iso, Hyper-Reality”, selain ada juga “Disaster Urbanism: Resilience x Vulnerability”. Dua topik ini adalah dua di antara banyak topik yang disediakan bagi para mahasiswa untuk membahasnya, mulai dari yang sangat rapi-teoretis sampai yang abstrak-empiris, seperti S, M, L, XL-nya Koolhas dan OMAnya.

Khusus untuk HIH-R (Hipo, Iso, Hiper-Realitas), tampak sekali bahwa cakupan pembahasannya sangat fundamental, terutama untuk mengungkap definisi operasional yang seharusnya sama-sama disepakati (meskipun interpretasi terhadap kenyataan itu sangat subyektif untuk tiap orang). Memang tidak mudah mengingat semua ini sangat terkait dengan ilmu semiotika, yang juga cukup sulit, sekaligus multi dimensi. Tanda dan simbol ini memang ilmu yang kompleks dan sulit. Meskipun seakan-akan, semiotika ini bisa dibicarakan dari mana pun, tetapi ada sebuah tautan yang harus disepakati bersama. Bisa dari teks, atau sesuatu yang maujud (berujud) dan mudah dilacak, sesuatu yang maujud dan sulit dilacak seperti proses komunikasi sampai pada sistem budaya yang kompleks, atau bahkan sesuatu yang nirwujud di mana seseorang harus memecahkannya dengan teknik atau metode tertentu, seperti kode atau pesan-pesan visual lainnya. Ini lah mengapa, dalam bidang arsitektur atau pun urban, sangat jarang dijumpai mahasiswa yang mau secara intensif mendalaminya.

Jika kita membaca tulisan2 Prof. Umberto Eco (lebih intens ketika melihat poster dan bukunya di Turin tahun lalu), salah satu wakil tokoh filsuf sekaligus ilmuwan hyperrealist kelahiran Piedmonte, propinsi di mana Turin berada, memang membuat dahi berkernyit, menduga makna sekaligus sejauh mana cerita yang dibawakan itu saling terkait. Meskipun begitu, sebenarnya Pak Eco menuliskannya dengan gaya yang tidak teramat serius (karenanya masuk kategori novel misalnya), sering kali untuk membaca bukunya pun kita tidak sanggup, dan baru benar-benar paham ketika itu diangkat ke layar lebar. Atau pula, sesuai banyak saran, membaca karya seseorang bisa jadi harus mampu membaca orang tersebut secara menyeluruh. Dengan teks dan konteks yang saling terkait komplek dalam rentang yang panjang, sering kali orang dihadapkan pada fantasi, ilusi di luar realitas yang seharusnya dihadapi sehari-hari. Di sini pula lah, misalnya jika Eco mengangkat setting kota atau wilayah abad pertengahan, itu lah yang kemudian ingin ia sebarkan kepada para pembacanya.

Kembali mendiskusikan HIH-Realitas dalam arsitektur maupun urbanitas, tentunya bisa mengambil setting “membaca” ini, yakni dengan menyelam (atau sekedar membayangkan masuk) dalam “ruang baca” tersebut. Bila hipo digolongkan dalam kondisi yang di bawah realitas, iso adalah kondisi yang sama dari realitas, dan hiper adalah kondisi yang melebihi realitas, maka kita pun bisa merasakannya dalam ujud-ujud fisik di sekitar kita. Manusia yang tertekan di dalam “ruang baca”, bisa jadi masuk ke golongan yang mengalami hipo-realita atau realitas yang terbatas. Dalam konteks kota, bisa jadi ini adalah ujud dari manusia2 kota yang terbatas dalam menggapai realitas keseharian kota itu sendiri. Sementara itu manusia2 yang tampak terbebaskan dalam sebuah ruang kota, di mana ruang2nya membawa mereka pada sebuah fantasi2 yang jauh tercerabut dari realitas kesehariannya, bisa jadi mereka adalah representasi dari para hiper-realis perkotaan. Meski keduanya berada dalam ruang yang berbeda, di kutub tertekan dan kutub terbebaskan, tetapi esensi dari keberadaan mereka sebenarnya sama-sama semu. Ini lah ujud sekaligus ruang dari bagaimana “para-miskin” perkotaan dan “para-kaya” perkotaan itu sebenarnya masuk dalam sebuah golongan vice-versa kehidupan normal kota. Sebuah kehidupan yang normal dan sah ketika dunia juga semakin mengutub seperti saat ini.

Kota Ideal Versi Wayang?

May 6th, 2011

Gara-gara ikut meramaikan tugas anak untuk memilih tokoh wayang sekaligus rencana membingkainya, maka jadi ingat beberapa cerita wayang. Kali ini tidak hanya pada tokoh atau jalur ceritanya, tapi lebih spesifik pada deskripsi di awal2 cerita wayang itu sendiri, khususnya janturan. “Janturan” atau deskripsi dalang berupa prosa pada awal pertunjukan wayang yang sangat spesifik, detil, untuk menggambarkan latar belakang tempat di mana cerita itu berawal. Dan rata-rata, semua tempat digambarkan ideal, meskipun itu dipimpin raksasa sekalipun (khususnya pada cerita2 derivasi atau carangan). Saat kelas 2 SMP pun, guru bahasa daerah yakni Almarhum Pak Gino juga mengharuskan semua murid di kelas untuk menghafalkannya. Saat itu, karena kesukaan mendengarkan wayang di radio, tugas itu dengan lancar dihafal, sekaligus gaya ala dalangnya.

Catatan “janturan” ini ada di internet, tapi beberapa tidak lengkap. Di sini adalah hasil kompilasi dari beberapa sumber di internet: “Anenggih negari ing pundi ingkang kaeka adi dasa-purwa.Eka sawiji adi linuwih, dasa sapuluh purwa wiwitan. Nadyan kathah negari ingkang kasongan ing akasa,sinangga pratiwi, kederan samodra, kathah praja maha prajaingkang samya anggana raras, nanging mboten kados ing nagaripunika (nama negara). Mila kinarya bebukaning carita awit ngupadosna negari satus datan antuk satunggal, sewu datan jangkep sadasa. Dasar negara panjang-punjung-pasir-wukir loh jinawi gemah ripah oh jinawi, ayem tentrem, karta tuwin raharja. Panjang dawa pocapane, punjung luhur kawibawane, pasir samodra wukir gunung. Dene negari ngungkuraken pagunungan, ngeringaken pasabinan, nengenaken benawi, ngayunaken bandaran agung. Loh tuwuh kang sarwa tinandur, jinawi liri sugih talaga narmada, gemah kang alaku dagang rinten dalu salur datan ana apedote labet tan ana sangsayaning marga. Ripah janma kang sami gegriya salebeting praja, jejel riyel adu cukit tepung tumaritis wit saking raharjaning negari. Karta kawula ing padusunan ayem tentrem manahe, mungkul pangolahing tetanen, ingon-ingon rajakaya pitik iwen, rahina aglar ing pangonan, sore bali mring kandhang dhewe-dhewe, datan wonten kang cewet awit kalis ing durjana juti. Raharja tebih ing parangmuka nirmala nirbaya. Para punggawa negari samya kontap kautamane, sekti sudibya wicaksana lepas sawliring kawruh, putus tulus mring pangrehing praja. Tansah amardi mulyaning negari tuwin harjaning kawula”.

Dari “janturan” atau deskripsi awal di atas, kira-kira memang negara atau kota itu sangat ideal bagi hidup. Di sini definisi kota atau negara masih sengaja dicampur, karena mungkin saja negara model pewayangan masih terbatas pada kota (yang terdiri dari praja atau kota wilayah inti kota dan padusunan atau pedesaaan). Zaman kecil dulu, rasanya membayangkan wilayah-wilayah yang sedemikian itu akan mudah, tidak terlalu berlebihan atau bahkan jauh dari utopia. Tapi untuk dibayangkan pada saat ini, rasanya semakin musykil ya? Apa karena masa kecil, memungkinkan sesorang untuk membayangkan dengan lebih bebas, termasuk rasa optimisnya yang juga masih sangat besar. Tapi untuk saat ini, rasa-rasanya uraian itu sungguh sulit untuk direalisasi. Jangan-jangan, ini juga terkait dengan kondisi seseorang, di mana banyak belajar, semakin membuat lebih rasional dan hati-hati. Ah, rasanya tidak juga. Yang jelas, uraian itu juga memberi tolok ukur yang komplit pada tiap frase kata yang dikemukakan.

Jika ditilik lebih detil, maka dari deskripsi “janturan” di atas, memang kota atau negara yang ideal itu juga sedikit. Dari sekian banyak wilayah, yang akan masuk kategori ini memang sangat sedikit, digambarkan dalam jumlah seribu mungkin tidak lebih dari 10. Secara kuantitatif, bisa dikatakan kota ideal tidak akan lebih dari 1% :-). Dan keidealan ini mencakup semua jenjang atau aspek kehidupan, dari fisik, sosial, sampai ekonomi. Berarti konsep keberlanjutan itu juga telah lama dikenal dalam pewayangan (lestari). Wilayah kota itu sangat spesial, berada di tengah-tengah wilayah, antara pegunungan dan laut, dan masih mengkonservasi wilayah2 hijau untuk pertanian. Masyarakatnya juga hidup di tengah kota dengan cukup padat, dan mempunyai ikatan sosial yang sangat baik (saling berhubungankah kepadatan dan ikatan sosial ini? :-)). Para pedagang dari luar juga menaruh minat untuk berinvestasi atau membuka usaha di dalam kota. Ini tentunya berhubungan dengan rasa aman, layanan, maupun kebijakan yang mendukung. Nah, untuk ke sana, kapasitas aparat pemerintahan tampaknya juga menjadi kuci kesuksesan dalam menjalankan roda kota atau negara.

Tentunya, interpretasi bebas di atas itu masih perlu dikonfirmasi kepada pihak yang lebih paham dan menguasai masalah pewayangan. Tampaknya menarik juga untuk sekedar mengobservasi bagaimana terminologi kota ideal dalam pewayangan kepada ahlinya, misalnya para dalang, atau kalau perlu beberapa studi dari India tentang ini. Beberapa naskah pedalangan, juga bisa menjadi sumber eksplorasi data untuk mengungkap isi yang tersurat dari tiap deskripsi wilayah negara atau kota yang ada. Lebih jauh, bagaimana struktur ruang kotanya, misalnya. Sering kita mendengar bahwa lokasi “jejer” yang biasanya ada di dalam keraton atau istana, biasanya langsung berhubungan dengan ruang publik semacam alun-alun. Ini sering kita temukan juga di kraton-kraton di Nusantara. Di sana, sesuai konteks ceritanya, tempat prajurit sudah tinggal menunggu perintah perang (kontek peperangan); tempat rakyat menunggu kabar berita atau mengadakan upacara-upacara (kontek masa damai); atau misalnya tempat para ksatria adu jotos (kontek sayembara atau diserang oleh pihak lawan). Konsep kemultifungsian ruang terbuka jelas sangat terlihat di sini. Bagaimana dengan ruang-ruang lainnya? Mari kita dengarkan pagelaran wayang yang masih rutin di beberapa radio lokal atau kita kaji bersama-sama melalui riset kecil-kecilan :-D.

Agropolitan, Juga Perlu Detil

April 18th, 2011

Dalam waktu kurang dari 4 hari, tampaknya secara tidak sengaja harus bersentuhan dengan satu topik yang cukup “menggoda”, agropolitan. Pertama, hari Jumat minggu lalu ketika harus mempresentasikan proposal KKN untuk rekan2 mahasiswa di hadapan reviewer LPPM tentang rencana inisiasi konsep agropolitan di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Magelang. Memang judulnya menjadi “kawasan pertanian terpadu”, tetapi sebenarnya beresensi pada bagaimana kelayakan atau bahkan usulan menjadikan lokasi tersebut sebagai bagian dari agropolitan yang sudah ada sebelumnya (di Wilayah Kopeng). Yang kedua, hari ini, kuliah tamu Dr. Jamhari (Kajur Sosek Pertanian Faperta UGM) juga melabeli kuliahnya dengan agropolitan sebagai strategi penyeimbang pembangunan desa-kota. Sebuah usulan konsep pengembangan wilayah yang berbasis pada pertanian. Di samping itu, minggu lalu ada pula mahasiswa yang memasukkan draft untuk mengevaluasi minapolitan, sebuah agropolitan berbasis perikanan darat.

Oke, hampir semua sepakat bahwa desa perlu didudukkan kembali sebagai wilayah yang perlu diperkuat untuk menyeimbangkan pertumbuhan yang selama ini identik dengan wilayah perkotaan. Jika melihat apa yang dituliskan di buku-buku, atau yang sering dikutip adalah bahan paparan dari PU tentang konsep agropolitan ini, maka kita hanya diperlihatkan sebuah “janji” berbentuk diagram yang secara konsepsual mampu diaplikasikan. Bahwasannya desa pusat pertumbuhan (DPP) punya kaitan erat untuk dihubungkan ke dalam sebuah sub sistem yang lebih besar sebelum nantinya masuk ke pasar global yang lebih luas. Selebihnya tidak ada termasuk seperti apa masterplan fisik/spasial dari konsep ini (yang tidak skematik tapi realistik berdasar kondisi wilayah yang di-agropolitan-kan). Jadi, pada kenyataannya, sangat lah sulit melihat praktik yang benar2 bisa dilihat secara lebih kongkrit sebagai sebuah hasil olahan lingkungan binaan. Artinya intervensi rencana detil sangat jarang dijumpai, padahal tindak lanjut konsep agropolitan ini juga mestinya sampai pada detil bagaimana seharusnya kawasan yang ada itu dikembangkan/direncanakan. Karena jika tidak, meskipun dalam skala yang tidak sama dengan di kota misalnya, efek “trickle down” sebagai sebuah wilayah yang benar2 mengkota akan menjadi kenyataan.

Beruntunglah Pak Duany dan Bu Plater-Zyberk (2009) telah mencontohkan secara kongkrit bagaimana seharusnya wilayah perdesaan itu harus didetilkan dalam sebuah konsep “Agricultural Urbanism”. Tentu saja, transek wilayah menjadi sesuatu yang diandalkan untuk dapat mengurai, dan selanjutnya secara detil “bercerita” bagaimana seharusnya fisik maupun ruang kawasan itu terujud. Memang keduanya mengusung tema yang sama, membangun kota berbasis pada pertanian. Bedanya, konsep agropolitan di Indonesia dibiarkan berkembang begitu saja, tanpa ada detil rencana yang representatif mampu menggambarkan bagaimana pola yang diinginkan pada saat “optimum usage”-nya misalnya. Sebaliknya, Duany-Plater-Zyberk, seperti biasanya secara detil berusaha mengasimilasi aspek dasar (pertanian) ini dalam tiap jenjang yang berbeda secara lebih detil. Penyelesaian ini juga lebih mendetilkan akan proposisinya Friedmann dan Douglas (1975) tentang “urbanism” yang dimaksud melalui konsep agropolitan ini. Hasilnya adalah (mungkin) skala kegiatan/ruang dan gaya hidup yang berbeda pada tiap bagian tadi. Mestinya masterplan agropolitan juga menghasilkan tingkat kedetilan yang sama seperti yang disampaikan mereka.

Pentingnya “Temporary City”

March 18th, 2011

Bencana tampaknya kian akrab di dalam kehidupan kita. Seiring dengan itu, dalam proses penanganan pasca bencana, orang juga mulai mengenal “temporary shelter” atau hunian sementara, setelah sebelumnya orang mengenal tempat2 evakuasi atau “hinanjou” dalam Bahasa Jepang. “Temporary shelter” atau disingkat “T-Shelter” yang berarti hunian sementara memang telah menjadi strategi sementara yang jitu bagi tempat2 yang mengalami bencana alam. Di sini para kurban atau pengungsi sebelum menempati tempat permanen, mereka dipindahkan dari pusat-pusat evakuasi ke tempat sementara ini. Tujuannya, selain “trauma healing” misalnya, mereka juga bisa lebih bebas dan mampu mempersiapkan diri lebih baik sebelum kembali atau membangun di tempat permanennya. Di Indonesia sendiri, penanganan bencana akhir2 ini, dari Gempa Aceh, Gempa Jogja, sampai Erupsi Merapi telah memperkenalkan “T-Shelter” sebagai strategi di masa transisi yang baik bagi para pengungsi, sebelum masuk pada tahap rekonstruksi atau rehabilitasi yang lebih panjang.

Meskipun begitu, konsep “temporary” untuk kasus seperti bencana gempa bumi dan tsunami, disusul krisis nuklir di Jepang saat ini, perlu diperluas. Dari yang tadinya shelter, house, mungkin istilahnya perlu diperluas menjadi kota, bahkan wilayah. “Temporary City” begitu. Kota Sendai sendiri sebetulnya telah direncanakakan dalam strategi penanganan bencana di Tokyo sebagai “temporary city” atau “reserve city” bagi Kota Tokyo, apabila di Tokyo mendapatkan ancaman gempa yang besar seperti yang mereka alami pada tahun 1923 (Kantou Daijishin). Artinya beberapa kegiatan pemerintahan atau ekonomi yang tadinya dipusatkan di Tokyo, bisa dipindah sementara di Kota Sendai, apabila Tokyo mengalami hambatan. Dan tampaknya sesuai dengan perkembangan terakhir, terutama kekhawatiran warga di seputaran Kanto terhadap meningkatnya radiasi nuklir akibat kebocoran Reaktor Nuklir di Fukushima Daiichi, konsep “temporary city” ini menjadi lebih relevan. Kota2 di selatan Kanto, seperti Nagoya, Osaka dan sekitarnya menjadi kota sementara yang menjadi sasaran eksodus warga Kanto ini. Kota2 lain di luar negeri, seperti Hongkong, Taiwan, bahkan Bali pun juga menjadi alternatif lain dari mereka. Dalam eksodus yang mereka lakukan ini, orang2 juga berpikir masalah “T-City” di mana mereka bisa menyelamatkan diri dalam sebuah ruang kota di luar kota asalnya.

Bila menilik ihwal perkembangannya, skala yang lebih besar dari “T-Shelter” ini, sebenarnya bisa pula tumbuh dari sekumpulan hunian sementara yang kemudian berkembang tidak hanya sebagai hunian tapi fungsi2 lain dalam kurun waktu tertentu. Aspek kesementaraan ini juga cocok secara definisi, karena material yang digunakan, waktu yang memang terbatas, dan juga faktor penghuni yang mengalami proses sedari awal. Meskipun demikian, “T-City” model lain yakni merencanakan sebuah kota sebagai sebuah kota cadangan (reserve city) bagi penduduk yang datang sementara juga perlu dipikirkan. Hal ini sangat tepat bila dikaitkan dengan konsep ketahanan dari sebuah wilayah dalam mengantisipasi dampak bencana misalnya. Kota yang satu bisa jadi menjadi “T-city” bagi kota lainnya, bersinergi dalam sebuah rencana besar (antisipasi). Tentunya hal ini menyangkut wilayah atau fasilitas apa saja yang harus direncanakan dan didedikasikan untuk upaya-upaya membangun “T-City” ini. Dengan demikian membangun kota berketahanan bencana pun sebenarnya perlu memikirkan hal2 yang eksekusinya bersifat antar-kota, antar-wilayah yang terhubungkan secara baik (well-networked), bukan sebuah rencana yang soliter atau sendiri2. Dan ini tampaknya belum banyak dipikirkan di negara kita.

Miyagi, Gambatte Kudasai

March 14th, 2011

Tiga hari ini, mata dan pikiran rasanya ingin selalu terus mengikuti berita gempa dan tsunami di Tohoku, khususnya di Miyagi. Bagaimana tidak, kami sekeluarga pernah merasakan tinggal dan menghirup udaranya selama 8 tahun. Kami juga punya teman-teman baik orang Indonesia maupun Jepang yang cukup banyak di sana. Khususnya teman-teman Jepang, mereka sudah seperti keluarga kami sendiri, termasuk para guru kami dan guru anak2 kami. Selama delapan tahun itu, suka dan duka jelas ada dan banyak ragamnya. Anak-anak pun, keduanya lahir dan punya data yang akan selalu menyertai data pribadi mereka saat menuliskan tempat lahir: Sendai. Ya, Kota Sendai yang saat ini menjadi kota besar yang paling dekat dengan pusat gempa dan bisa jadi untuk sementara waktu akan berkurang fungsinya sebagai pusat kegiatan di Tohoku area. Seperti diberitakan, Sendai dan kota-kota lain di sepanjang pantai timur wilayah Tohoku, terutama yang masuk di Prefektur Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima, dan sebagian Ibaraki (urut dari utara) luluh lantak diterjang tsunami yang didahului oleh gempa dengan kekuatan 9 SR.

Kota-kota yang sekarang luluh lantak itu pun punya sejarah pada saat menjadi objek disertasi di Tohoku University. Salah satunya, Rikuzentakata, kota kecil di wilayah Prefektur Iwate dengan penduduk 20 ribu jiwa yang terletak berbatasan dengan Prefektur Miyagi. Sebagian besar penduduknya dikhawatirkan lenyap bersamaan dengan ditelannya pinggiran kota itu oleh tsunami. Enam puluh tiga kota besar kecil di wilayah Tohoku memang selama lebih dari 3 tahun menjadi objek analisis untuk menyusun disertasi sekaligus meneruskannya sebagian untuk projek pasca-doktoral di universitas yang sama. Di Prefektur Miyagi sendiri, hampir semua wilayah berpenduduk padat ada di pinggir pantai. Kota Sendai masuk kategori kota besar dengan penduduk lebih dari 1 juta, dan Kota Ishinomaki masuk sebagai kota besar dengan penduduk sekitar 150-an ribu jiwa. Kota yang lain seperti Iwanuma, Natori, Shiogama, Higashimatsushima, dan Kesennuma adalah kota kecil dengan penduduk kurang dari 100 ribu. Dan dikabarkan semuanya saat ini rusak berat. Selain Sendai dan Ishinomaki, kota-kota kecil ini sebagai basis industri dan perikanan yang sangat terkenal, termasuk dengan produksi tuna hitam (hon-maguro) dan sirip ikan hiu (fukahire). Kota2 lain di luar Prefektur Miyagi yang juga masih membekas minimal namanya dan kemungkinan besar juga menderita adalah Iwaki, Minamisoma (kota di mana reaktor Fukushima berada), Soma di Prefektur Fukushima; Rikuzentakata, Ofunato, Kamaishi, Miyako, Kuji di Prefektur Iwate; Hachinohe dan Misawa di Prefektur Aomori.

Khusus untuk Sendai dan kota-kota di Prefektur Miyagi, tentunya sangat membekas. Pengalaman sebagai volunteer di MIA (Miyagi International Association) untuk Program Pengenalan Budaya untuk anak-anak sekolah (SD sampai SMA) selama hampir 6 tahun yang mengharuskan mengunjungi beberapa kota secara rutin tak akan terlupakan. Ya, kota-kota kecil di Miyagi ini, tak terkecuali yang berada di dekat laut, masih sangat tradisional. Penduduknya masih begitu kuat memegang adat. Apalagi mereka berada di sebelah utara Jepang yang diyakini masih lebih berjiwa agraris dan mempunyai hubungan sosial yang lebih kuat dan baik. Dengan demikian, gambaran saat ini di media massa tentang ketertiban, keteraturan dan ketaatan penduduk meski sebagai kurban dan tengah mengalami trauma gempa-tsunami, secara rasional tidak terlalu mengherankan. Meskipun demikian, secara sentimental, pengalaman bersentuhan dengan budaya yang begitu membekas itu kadang menimbulkan perasaan bangga, kangen, sekaligus haru. Tapi yang jelas, secara pribadi yakin bahwa mereka akan baik-baik saja dan segera bangkit. Build back better soon, semoga Allah mengabulkannya. Miyagi, Gambatte kudasai!

Halo Bappenas!

March 11th, 2011

Ketidakjelasan arah dan bagaimana pembangunan di Indonesia ini seharusnya dibawa, memang secara langsung mencerminkan lembaga atau institusi resmi yang bertanggung jawab dan tugas pokok atas pengurusannya di sana, Bappenas. Dalam beberapa hari ini, beberapa media massa cukup jeli memberitakan fungsi-fungsi yang hilang atau sengaja dihilangkan dari Bappenas, seperti tugas evaluasi maupun pengawasan. Padahal, semestinya sebagai lembaga yang membawa embel-embel “perencanaan”, Bappenas mestinya juga bertanggung jawab pada terselenggaranya lingkaran perencanaan secara lengkap, termasuk kontrol dan evaluasi tadi. Terlepas dari apakah memang selama ini peran keduanya dibebankan kepada masing2 sektor, tetapi ini juga mencerminkan budaya perencanaan yang terjadi di tanah air yang serba tidak jelas. Bisa berandai-andai melalui rencana, berat di implementasi, dan berantakan atau tidak jelas setelahnya.

Kritik yang banyak tertangkap sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kesalahan Bappenas semata, tapi lebih pada hilangnya sistem yang selama ini memang dominan melekat di sana. Bappenas dan derivasi Bappeda yang ada di daerah, semestinya menjadi “think tank” sekaligus kordinator pembangunan. Nah, peran koordinasi dan penjamin bahwa program pembangunan yang dijalankan berjalan dengan baik dan benar itu lah yang kurang terlihat. Bukan rahasia lagi, hilangnya peran dan sistem ini mestinya juga berawal dari ketidakjelasan sekaligus tumpang tindihnya standar tugas yang diberlakukan. Karena vitalnya peran yang dijalankan, mestinya –dalam bayangan pribadi- Bappenas itu semestinya juga mengkoordinasi tugas ketiga menko yang ada saat ini. Atau malah bisa berbentuk institusi di luar kabinet sebagai “think tank” khusus setara dengan lembaga tinggi lainnya, di mana rumusan2 hasil kerjanya menjadi sumber pekerjaan bagi menteri koordinator dan ke bawah dijalankan oleh departemen2 terkait.

Ini mengingatkan saya pada perubahan dinamika yang demikian pesat pada lembaga tinggi negara. Lima tahun terakhir ini muncul MK (Mahkamah Konstitusi) dan KY (Komisi Yudisial), yang memang sangat vital dalam penegakan hokum. Kita memang merasakan ada semangat yang meningkat pada bagaimana hokum itu seharusnya diterapkan, tetapi masih nihil pada bagaimana seharusnya sebuah wilayah itu dibangun misalnya. Nah, untuk memberi gambaran peta jalan (road map) sekaligus kontrol pada pelaksaan pembangunan yang harus dijalankan oleh Presiden, mestinya Bappenas juga bisa menjadi semacam badan yang perannya lebih “powerful”, tidak mudah diobrak-abrik oleh kepentingan politik sesaat, misalnya. Siapa pun yang memimpin, mestinya tolok ukurnya adalah keberhasilan ybs. untuk menggolkan rencana yang telah digariskan. Sementara itu, kontrol dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah ini juga dipegang oleh “lembaga tinggi” Bappenas ini.

Untuk mengantisipasi dan menghindari “perencanaan absolut” yang dikeluarkan, tentunya harus ada rambu-rambu akademik dan objektif lain yang perlu disepakati bersama, sehingga peran yang selama ini hilang bisa muncul secara lebih optimal dan tidak dianggap melebihi kekuasaan kepala pemerintahan dalam mengimplementasikan roda pembangunan. Sekali lagi, Bappenas hanya menjabarkan garis besar rencana objektif dari keseluruhan aspek yang bisa bisa digali dari kondisi, potensi, dan masalah yang ada. Upaya ini juga akan menegaskan garis besar rencana nasional (atau daerah) yang selama ini tidak jelas keberadaan dan posisinya sehingga yang terjadi “kesempatan” saat menjadi penguasa adalah memanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan yang sempit saja. Dengan demikian, masyarakat pun bisa melihat bagaimana masing-masing corak dan gaya politik maupun pendekatan dari pemimpin yang berkuasa dalam mentransformasikan dan merealisasikan apa yang seharusnya mereka ujudkan. Kalau tidak cocok, di situ lah porsi politik untuk bermain-main :-).

Self-Reliance Intensified Village

February 24th, 2011

Dengan tema besar Studio Tematik 1, yang berbunyi “Living in Harmony with Merapi”, maka kelompok MSR pada studio kali ini mengambil tema atau topik “Self Reliance Intensified Village” atau SRIV V.01 (Versi Pertama). Ide ini memang akan lebih panjang dalam melihat ke depan terhadap permukiman yang ada di wilayah sekitar Gunung Merapi. Sebuah wilayah yang masuk kategori jangkauan bahaya Gunung Merapi, sehingga prinsip-prinsip “disaster linkage” secara inheren sudah harus masuk di dalamnya. Secara langsung, analisis resiko dan kerawanan bencana menjadi sebuah paket yang sedari awal diimplementasikan. Ada 10 kata kunci yang dikembangkan dalam projek ini, sehingga proses sampai produk yang dihasilkan mempunyai semacam “jaminan” atau “ukuran” yang terjaga, meskipun terbatas dalam skala “standar definisi” dan “standar operasionalisasi”.

Konsep yang menjanjikan ini sebenarnya sudah populer pada diskusi perencanaan yang lebih luas, yakni “self-reliance area” atau wilayah yang mampu “mandiri” dalam melakoni roda kehidupannya di atas potensi maupun eksistensi yang dimilikinya. Dalam perencanaan, biasanya memang basis partisipasi maupun pemberdayaan komunitas menjadi aspek yang menonjol sebagai batu pijakan. Meskipun demikian, SRIV di sini lebih difokuskan pada sebuah fungsi optimalisasi yang diemban oleh sebuah desa melalui intensifikasi potensi, aktivitas, maupun lingkungan desa. Dalam ragam perujudannya bisa jadi ia akan menonjol dalam sebuah kegiatan, semisal pariwisata alam atau pertanian, atau bisa juga melalui kegiatan yang variatif gabungan antara beberapa kegiatan (termasuk kemungkinan klaster atau aglomerasi ekonomi yang tercipta).

Dari sudut pandang perencanaan pula, sebenarnya konsep ini juga sudah sering ditemui sebagai “desa yang padat” (dense village), misalnya di Jepang atau beberapa negara Eropa lainnya. Tentu saja, lokasi desanya pun difokuskan pada sebuah lokasi yang aman dan potensial untuk pembangunannya. Kunci keberhasilannya adalah pada bagaimana mereka mengimplementasikan, mengontrol, sekaligus menegakkan aturan bagi wilayah2 yang memang seharusnya pantas dilindungi (daerah pinggiran yang potensial atau ailayah alami lainnya). melalui upaya kepadatan yang optimal (optimum density) yang seharusnya terkait dengan daya dukung lingkungan, maka pembangunan untuk menghemat penyediaan infrastruktur maupun fasilitas lain bisa dicapai.

Untuk kasus wilayah seputar Gunung Merapi, maka wilayah yang benar2 tidak bisa dibangun atau mempunyai resiko yang tinggi terhadap bencana, bisa dimerjer dengan wilayah lain. Meskipun hal ini juga tidak mudah, mengingat secara tradisional telah ada ikatan yang sangat kuat antara penghuni dan wilayah yang telah lama ditinggalinya, isu kepemilikan lahan, adaptasi, dan sebagainya. Meskipun begitu, karena memang harus ada penyelesaian segera dan mempunyai visi jauh ke masa depan yang lebih baik, maka sebuah “pilot project” perlu diperkenalkan. Beberapa pendekatan untuk pelibatan pelaku-serta (stakeholders) seperti pemerintah sebagai mediator permasalahan lahan, penumbuhkembangan kreativitas penduduk, dan sebagainya perlu dicari jalan keluarnya.

Desa padat (kompak) mandiri ini juga mempunyai agenda untuk menghindari ekmandirian-semu (pseudo-independency) daris ebuah desa, sekaligus memperkuat peran desa dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Sampai saat ini banyak kasus, penduduk masih tercatat tinggal di wilayah pedesaan, namun sebenarnya dalam hal pemenuhan lapangan pekerjaan, mereka masih tergantung dari kota. Mobilitas yang menerus dari penduduk (dari desa ke kota) ini menghasilkan eksternalitas yang cukup tinggi dan merugikan seperti polusi udara maupun penggunaan lahan yang tidak efektif. Dengan demikian, konsep ini juga bisa secara langsung melindungi lahan2 potensial secara cerdas menyediakan lahan yang ideal dalam ukuran maupun pengelolaan.

Jika dihubungkan (kembali) dalam siklus perencanaan mitigasi bencana, maka jenis desa yang rigid/kompak ini juga diprojeksikan akan mampu memfasilitasinya. Dalam fase mitigasi dan persiapan menghadapi bencana (mitigation and preparation phase), desa dapat fokus pada pembangunan potensi yang dimilikinya, tak terkecuali mengukur tingkat kesiapannya menghadapi bencana. Sementara itu dalam fase datang dan tanggap bencana, desa dan penduduknya dapat dievakuasi dengan lebih mudah. Sifat dinamis dari letusan gunung berapi seperti Merapi, baik dalam persepektif waktu maupun wilayah yang dengan cepat berubah sesuai tingkat bahaya yang dihasilkan, aka SRIV akan mampu secara tepat menyesuaikannya.

Dan berdasar observasi sementara yang ada, karena banyak regu lain mengkonsentrasikan diri di wilayah Sleman Yogyakarta, maka SRIV V.01 ini akan diaplikasikan di Kabupaten Magelang. Kecamatan Srumbung atau Kecamatan Dukun yang secara langsung merasakan imbas awan panas, lahar panas, maupun lahar dingin dari Gunung Merapi menjadi kandidat untuk fiangkat sebagai lokasi perencanaan/perancangannya. Tak lupa, anggota studio (mahasiswa semester 6) yang diprojeksikan untuk terlibat adalah mereka yang memiliki motivasi tinggi, pekerja keras, tertarik dalam aspek riset yang muncul dan terkait, serta mempunyai skill presentasi yang tinggi. Semoga hasilnya cukup memuaskan dan bermanfaat.

Menjelaskan Riset Kita?

February 16th, 2011

Tertohok juga sedikit ketika membaca sebuah artikel di Majalah Science (Careers) tertanggal 28 Januari 2011 lalu, yang berjudul “Science Blogging and Tenure”. Tertohok, karena sudah beberapa lama menelantarkan media yang sebenarnya –menurut ulasan tersebut- cukup efektif dan bisa digunakan sebagai salah satu media mengkomunikasikan apa yang kita kerjakan, minimal apa yang menjadi konsern atau minat (keilmuan) kita. Tanpa harus mengikuti dharma ketiga “pengabdian masyarakat” secara riil di lapangan, bisa jadi suatu saat blogging layak dikonversi sebagai salah satu darma “online” dengan kriteria tertentu, misalnya substansi, aplikasi yang ditawarkan, jumlah pembaca, dan sebagainya. Blog, bagaimana pun, akan banyak manfaatnya tergantung dari tujuan dan latar belakang sebuah tulisan itu diangkat/dibuat. Dalam artikel tersebut, liputan media skala yang lebih besar atau rekruitmen karir secara tak disangka-sangka menjadi salah satu contoh daya guna blog (yang sebenarnya ini juga banyak terjadi dalam pemberitaan popular dewasa ini, tidak hanya dalam bidang “science”).

Meskipun banyak sisi positifnya, tapi bagi sebagian orang, blogging masih dianggap menyita waktu. Ini memang hal yang tidak bisa dipungkiri. Apalagi jika tulisan yang diangkat betul-betul dimulai dengan sebuah riset kecil-kecilan, minimal mencari dan menghubungkan dengan tulisan lain terkait di sana-sini, layaknya menuruti aspek pengutipan (citation) dalam dunia akademik lainnya. Yang terpenting adalah tugas utama tidak terbengkelai itu saja, seperti wanti-wanti dari Pak Greg Gbur (seorang Assoc. Prof. Fisika di UC, Charlotte) bahwa “blogs can enhance — but cannot replace — the work institutions value most, which usually is research. Neglecting that most-valued work can have serious consequences”. Atau wanti2 lainnya dari Pak Peter Littlewood (Kepala the Cavendish Laboratory, University of Cambridge di Inggris sana) yang mengatakan “Blogging is often seen as a waste of time at major research universities, where those seeking tenured positions “progress in their careers based on their research output. That research is hard work, so you tend not to be successful unless you do it full time”. Intinya memang harus bijaksana, apalagi ilmu2 yang berhubungan ketat dengan percobaan di lab. dengan batasan waktu yang ketat, dsb.. Mungkin akan berbeda bagi ilmu2 sosial, di mana tidak begitu terikat dengan jadual percobaan yang ketat di lab. misalnya, blog bisa menjadi sebuah media yang cukup efektif untuk mengaspirasikan apa saja (proses maupun produk) yang penting atau berhubungan dengan minat garapannya.

Untuk pernyataan paling bawah itu, yakni mengkomunikasikan apa yang kita kerjakan (di luar saluran2 resmi seperti buku, jurnal, konferensi, dlsb.), tampak mendapat dukungan dari Pak Dennis Meredith yang menulis bagus tentang bagaimana kita menjelaskan riset kita dan mencapai sasaran yang tepat untuk mengembangkannya kemudian (silakan baca di sini secara lengkap Explaining Research: How to Reach Key Audiences to Advance Your Work). Dan sebenarnya, bagi saya, sumber ini lah yang paling relevan untuk dibicarakan dan sangat penting/layak untuk diacu, paling tidak pada bagaimana kita harus mengkomunikasikan dan menindaklanjuti yang yang telah kita peroleh dengan lebih terstruktur dan sistematik. Buku yang terdiri dari banyak sub-bab yang cukup menarik untuk disimak secara seksama, termasuk sumber referensi terkait lainnya yang bisa dilacak dengan mudah. Isinya sendiri antara lain dimulai dari bagaimana kita mengenal “audience” yang cocok bagi apa yang kita kerjakan, strategi komunikasi riset termasuk menyusun media untuk mengkomunikasikannya, menjelaskan secara jelas dan fokus sesuai target yang dituju (termasuk blogging), dan bagaimana itu kemudian dikaitkan dengan perjalanan atau tindak lanjut ke depan. Rasanya bahan-bahan ini juga cocok untuk diajarkan ke mahasiswa dalam rangka meng-”entrepreneur”-kan diri mereka melalui apa yang telah, tengah, dan akan mereka kerjakan.